Pemprov DKI Siapkan Aturan Batasi 1 Alamat Maksimal 3 KK

—

Pemerintah Provinsi DKI bakal membatasi satu alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya diperbolehkan untuk tiga kartu keluarga (KK).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Joko Agus Setyono dalam Rapat kerja gubernur discussion board kerja sama daerah Mitra Praja Utama 2024 di Jakarta, Jumat (17/5).

“Dalam satu alternatif tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu keluarga,” kata Joko dikutip Sabtu (18/5).

Ia menyampaikan hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI menyebut hanya sekitar 8,5 juta warga yang Sungguh-sungguh memiliki KTP dan tinggal di Jakarta.

Sementara itu, Mengikuti information pendudukan ada sekitar 13 juta KTP DKI.

“Dibandingkan dengan angka 13 ini Istimewa, 3 juta sendiri selisihnya. Tentunya ini Nanti akan menjadi beban yang Istimewa bagi APBD,” ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Joko mengatakan Pemprov DKI ingin menggunakan APBD seefisien dan seefektif Kemungkinan untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang Sebelumnya disepakati.

“Bila pendatang tidak memiliki Syarat dimaksud maka penjamin bertanggungjawab memulangkan pendatang ke daerah asal,” tegas Joko.

Ia mengungkapkan selama ini satu alamat di KTP Jakarta terdapat 13 Sampai sekarang 15 KK. Ada pula satu tempat tinggal berisi enam Sampai sekarang sembilan kepala keluarga. Menurutnya, hal itu tidak terjadi di daerah-daerah lain.

“Jadi gantian, tinggal di rumah tersebut gantian. Karena itu kami Dianjurkan membatasi, sepakati bersama Supaya bisa satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga,” ucapnya.

Dalam menerbitkan kebijakan seperti ini, DKI disebut tidak berupaya sendirian. Hal itu dibahas dalam Discussion board Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang rutin setiap tahun menyusun program kerja sama pembangunan daerah 10 provinsi anggotanya.

10 provinsi tersebut Merupakan Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY (DIY), Jatim, Bali, NTB, dan NTT.