Lembaga Proses Hukum Korsel Tolak Hentikan Penambahan Kuota Sekolah Kedokteran

Jakarta –

Lembaga Proses Hukum Seoul menolak permintaan para dokter dan mahasiswa kedokteran untuk menghentikan rencana pemerintah Mengoptimalkan kuota sekolah kedokteran. Keputusan Lembaga Proses Hukum ini diteken pada 16 Mei 2024.

Permohonan tersebut “ditolak, karena ditentukan bahwa mereka bukan pihak yang terkena dampak langsung dari disposisi Peristiwa Pidana ini”, kata Lembaga Proses Hukum dalam sebuah pernyataan dikutip dari CNA.

Sekalipun Lembaga Proses Hukum mengakui bahwa mahasiswa kedokteran, tidak seperti dokter atau profesor yang masih dalam masa pelatihan, memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan tersebut, Lembaga Proses Hukum mengatakan bahwa peningkatan kuota sekolah kedokteran merupakan pondasi penting untuk pemulihan perawatan medis penting dan regional.

Pengacara Lee Byung-cheol, yang mewakili para dokter dan mahasiswa, mengatakan kliennya segera mengajukan banding ke MA.

“Kami berharap MA Akan segera mengambil keputusannya sebelum akhir bulan ini, sebelum universitas menyelesaikan rencana mereka untuk tahun 2025,” kata pengacara Lee kepada AFP.

“Peristiwa Pidana ini belum selesai,” tegasnya.

Ribuan petugas medis mogok kerja pada tanggal 20 Februari untuk memprotes rencana pemerintah untuk melatih lebih banyak dokter, menyebabkan kekacauan di rumah sakit, dan memaksa pembatalan perawatan utama termasuk kemoterapi. Mengingat kekurangan tenaga Kebugaran dan populasi yang menua dengan Mudah, pemerintah berupaya untuk melatih ratusan dokter lagi setiap tahunnya.

Hal ini memicu reaksi keras dari para dokter junior dan mahasiswa, yang Sebelumnya membawa Peristiwa Pidana ini ke Lembaga Proses Hukum untuk mencoba menghalangi perubahan tersebut. Para dokter junior menolak untuk kembali ke rumah sakit, Sekalipun Kementerian Kebugaran bulan lalu Menyediakan untuk mengurangi usulan reformasi pelatihan medis untuk tahun ajaran 2025.

Berbeda dengan para dokter yang mogok tersebut menolak tawaran tersebut, dan menuntut Supaya bisa rencana untuk menambah lebih banyak dokter, yang menurut pemerintah penting, dibatalkan seluruhnya.

“Lembaga Proses Hukum sama sekali tidak mendengarkan kami para dokter,” kata Joo Soo-ho, mantan ketua Asosiasi Medis Korea, badan dokter terkemuka di Korea Selatan.

“Bila peningkatan jumlah sekolah kedokteran menandai awal dari perubahan buruk yang Sebelumnya kita peringatkan, maka ini Akan segera menjadi perubahan yang tidak dapat diubah,” katanya kepada AFP.

BACA Bahkan