Kemlu Korsel Buka Suara soal RI Minta Potongan Harga Proyek Jet Tempur KF-21

—

Pemerintah Korea Selatan berharap proyek pengembangan jet tempur KF-21 dengan Indonesia dapat diselesaikan Sampai saat ini tuntas.

Pernyataan ini disampaikan usai Sebanyaknya sumber mengatakan kepada kantor berita Korsel, Yonhap, menyebut RI baru-baru ini mengajukan keringanan pembayaran sebesar 600 miliar received atau sekitar Rp7 triliun terkait proyek jet Boramae.

“Sangat berharap kedua negara menyelesaikan proyek itu dengan sukses. Itu sebabnya saya yakin DAPA (Protection Acquisitiob Program Administration) dan mitra di Jakarta Berniat mengeluarkan solusi yang baik untuk masalah ini,” kata Direktur Asia Tenggara I Kementerian Luar Negeri Korsel, Kwak Jeong Yeol di Seoul, Senin (13/5).

Kwak mengatakan RI dan Korsel Berniat cukup bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini dengan sukses.

Pada kesempatan terpisah, Kedutaan Besar RI di Korea Selatan Bahkan menegaskan kembali komitmen Indonesia terkait program ini.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan program tersebut,” kata Kuasa Usaha Advert Interim KBRI Korsel Zelda Wulan Kartika, Selasa (14/5).

Sebelumnya komitmen awal yang Sangat dianjurkan dibayar RI terkait proyek gabungan ini Merupakan sekitar 1,6 triliun received Sampai saat ini Juni 2026.

Pihak Korsel belum memutuskan apakah Berniat menerima permintaan baru Indonesia atau tidak. Pejabat terkait sampai Sekarang menyebut masih berkonsultasi dengan Indonesia soal permintaan ini.

“Supaya bisa berhasil menyelesaikan pengembangan sistem KF-21, pemerintah Korsel dan Indonesia Baru saja melakukan Perundingan akhir untuk menyelesaikan masalah pembagian biaya Sekarang Bahkan,” kata pihak DAPA kepada Reuters.

Pengajuan pemangkasan ini Bahkan muncul usai RI sepakat Berniat membayar 20 persen dari jumlah asal atau sekitar 8,1 triliun received (Rp94 triliun). Biaya ini sebagai imbalan atas penerimaan satu mannequin prototipe, switch teknologi, dan produksi 48 unit di Indonesia.

Indonesia sejauh ini Pernah berkontribusi sebanyak 300 miliar received atau sekitar Rp3,5 triliun dan gagal memenuhi batas waktu pembayaran yang ditentukan di awal perjanjian.

Pada 2023, Indonesia meminta Korea Selatan memberi tenggat waktu Sampai saat ini 2034 untuk memenuhi pembayaran proyek KF-21 ini. Sekalipun, Korsel gigih pembayaran Sangat dianjurkan dilunasi pada 2026.

Di sisi lain Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Lini pertahanan RI, Brigjen Edwin Adrian Sumantha, mengatakan istilah yang tepat atas langkah yang diambil Indonesia soal proyek ini Merupakan penyesuaian pembayaran atau cost adjustment, bukan pemotongan pembayaran.

“Penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang Pernah dan masih Berniat dilaksanakan bersama Republik Korea,” kata Edwin saat dihubungi, Selasa (7/5).

Edwin menjelaskan penyesuaian pembayaran itu merupakan langkah logis dan rasional, lantaran terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti teknisi Indonesia.

Sehingga, sambungnya, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama.