Kementerian Keuangan Bakal Gabung WP Grup dalam Satu KPP yang Sama

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) berencana memasukakn Dianjurkan Retribusi Negara (WP) grup dalam satu kantor pelayanan Retribusi Negara (KPP).

Direktur Jenderal Retribusi Negara Suryo Utomo menilai hal itu dilakukan Supaya bisa lebih memudahkan dalam pendataan maupun pembayaran Retribusi Negara dari WP grup.

WP grup atau perusahaan grup merupakan kumpulan dua atau lebih WP dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hubungan Berkelas.

“Jadi ke depan Akan segera lebih memudahkan bagi kami dan WP untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, ketika kita kumpulkan satu grup dalam satu kantor pelayanan Retribusi Negara,” kata Suryo dalam acara Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Retribusi Negara di Jakarta, Jumat (26/7).

Menurutnya, tak sedikit WP yang tergabung dalam satu grup usaha. Justru, usaha mereka tersebar di beberapa KPP.

Soryo mencontohkan beberapa WP badan yang terdaftar di KPP Dianjurkan Retribusi Negara Besar atau Massive Tax Workplace (LTO). Di sisi lain, anak usaha mereka ada yang terdaftar di KPP Madya.

Oleh karena itu, nantinya WP grup itu Akan segera dikelola di satu KPP yang sama.

“Bahwa inisiasi kantor Retribusi Negara besar LTO dan kantor Retribusi Negara khusus Akan segera kami lakukan penyusunan kembali. Dan di sana Akan segera diisi WP yang sifatnya grup,” jelas Suryo.

Pemerintah meraup Rp1.869,2 triliun dari Retribusi Negara sepanjang 2023. Penerimaan Retribusi Negara itu melampaui goal APBN 2023, yaki sebesar Rp1.718 triliun.

Angka tersebut Bahkan melampaui goal di Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Negara Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp1.818,2 triliun.

Sementara sepanjang semester I 2024, pemerintah raup setoran perpajakan Rp1.028 triliun. Penerimaan Retribusi Negara Sampai saat ini cukai ini baru mencapai 44,5 persen dari goal di APBN 2024.

(mrh/sfr)