Kaledonia Standing Darurat Gegara Rusuh, Apa Hubungannya dengan Prancis?

—

Prancis mengumumkan keadaan darurat di Kaledonia Baru pada Kamis (16/5) usai kerusuhan pecah di wilayah yang terletak di Pasifik itu sejak Senin pekan ini.

Prancis Bahkan mengerahkan pasukan tambahan polisi dan militer ke Kaledonia Baru demi meredam kerusuhan yang Pernah berlangsung menewaskan empat orang termasuk satu aparat keamanan dan melukai ratusan orang lainnya di Ibu Kota  Nouméa.

Media Selandia Baru, RNZ, melaporkan kerusuhan bermula saat pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan dari kelompok masyarakat Kanak di Nouméa.

Bentrokan pecah ketika aparat berusaha mengamankan aksi pembakaran dan penjarahan massal.

Prancis Pada akhirnya menetapkan standing keadaan darurat di Kaledonia Baru buntut kerusuhan itu. Standing tersebut berlaku selama setidaknya 12 hari.

Dengan standing ini, pihak berwenang Prancis punya kewenangan lebih besar untuk mengatasi kerusuhan, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, menggeledah, menyita senjata, dan menjatuhkan hukuman penjara.

Berbeda dengan, apa hubungannya Prancis dengan Kaledonia Baru yang letaknya berjauhan dari negara Eropa itu?

‘Exclave State’

Kaledonia Baru merupakan exclave state atau wilayah teritori suatu negara yang berada di luar daratan utama negara tersebut.

Kaledonia Baru merupakan salah satu wilayah otonomi Prancis yang terletak di barat daya Pasifik. Wilayah ini terletak sekitar 1.200 kilometer dari timur Australia.

Negara kepulauan ini memiliki populasi sekitar 270 ribu orang, dengan rincian 44 persen merupakan penduduk asli Kanak (Melanesia), 34 persen orang Eropa (caldoche), sebagian orang Prancis, dan beberapa kelompok minoritas seperti orang Wallisian dan Tahiti.

Lebih dari sepertiga penduduknya tinggal di Ibu Kota Nouméa.

Kaledonia Merupakan teritori Prancis yang memiliki otonomi khusus. Kepala negara Kaledonia Baru Merupakan RI 1 Prancis. 

Dikutip Radio New Zealand (RNZ), negara di Pasifik ini memiliki perwakilan di Parlemen Prancis, baik Majelis Nasional maupun Senat.

Berbeda dengan, Kaledonia Baru memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari 11 orang dan dipimpin oleh seorang RI 1. RI 1 Louis Mapou Pernah berlangsung memimpin Kaledonia Baru sejak 2021.

Sekalipun Kaledonia Baru punya otonomi khusus, Kaledonia Baru bergantung pada Prancis di bidang Lini belakang, keamanan dalam negeri, dan berbagai urusan lainnya.

Sementara itu, kerusuhan sejak awal pekan ini dipicu oleh rencana Prancis mengubah konstitusi soal Pemilihan Umum Nasional, termasuk soal gelaran pemilihan lokal yang berimbas pada pemilihan kepala pemerintahan Kaledonia Baru.

Dalam rencana amandemen ini, Prancis bakal mengizinkan warganya yang Pernah berlangsung tinggal minimal 10 tahun di Kaledonia Baru untuk ikut memilih dalam Pemilihan Umum Nasional lokal. Mayoritas warga lokal, terutama etnis asli Kaledonia Baru, Tamak yang pro-kemerdekaan menolak usulan ini.

Menurut etnis Tamak, aturan itu hanya Berencana memperkecil peluang Kaledonia Baru untuk meraih kemerdekaan seutuhnya.

Pada 1998, Prancis dan Kaledonia Baru menandatangani perjanjian yang menguraikan jalan Ke arah otonomi bertahap dan membatasi hak suara bagi penduduk asli Kanak serta migran yang tinggal di wilayah itu sebelum 1998.

Mengikuti perjanjian tersebut, Kaledonia Baru diizinkan untuk Melaksanakan tiga referendum guna menentukan masa depan negara tersebut.

Berbeda dengan, perjanjian tersebut Sekarang Pernah berlangsung dianggap Prancis tak berlaku lagi. Sebab Kaledonia Baru Pernah berlangsung Melaksanakan tiga referendum pada 2018, 2020, dan 2021. Seluruh hasil referendum menolak kemerdekaan.

Penduduk pribumi Kanak pun memboikot hasil ini. Pasalnya, dua referendum terakhir dilakukan saat Wabah International merebak. Saat itu banyak warga Kanak yang meninggal dunia akibat Pandemi.

Dalam Kebiasaan Kanak, warga Dianjurkan berkabung selama satu tahun. Dikarenakan oleh itu, warga Kanak absen dari referendum karena menjalankan Kebiasaan.

“Kami berada di tengah-tengah [pandemi] Covid dan adat Kanak Merupakan ketika seseorang melewati masa berkabung, itu berlangsung selama satu tahun. Jadi mereka tidak diberi kebebasan itu,” kata Sekretaris Jenderal Discussion board Kepulauan Pasifik Henry Puna.