Enggan Jadi Pembantu Presiden Pembantu Presiden, Luhut Siap Bantu Prabowo Jadi Penasihat

—

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Koordinator Bidang Maritim dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penasihat untuk Mendukung di pemerintahan mendatang.

Sekalipun Manakala untuk menjadi Pembantu Presiden Pembantu Presiden di kabinetnya, Luhut sejak awal Sebelumnya menyatakan tak bersedia.

“Saya siap Mendukung sesuai permintaan Ia sebagai penasihat, kalau itu masih diminta,” ujar Luhut ketika ditemui setelah menghadiri upacara Segara Kerthi yang digelar di Bali, Sabtu (18/5) seperti dilansir dari Antara.

Luhut mengungkapkan sebelumnya Prabowo Sebelumnya meminta kepada dirinya untuk menjadi Pembantu Presiden Pembantu Presiden dalam Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembantu Presiden yang Akan segera dibentuk.

Akan segera tetapi, Luhut menolak permintaan tersebut.

“Ia Sebelumnya meminta (jadi Pembantu Presiden Pembantu Presiden).  Saya tidak (lanjut),” kata Luhut.

Luhut yakin Prabowo Akan segera melanjutkan program-program yang Pernah dirintis sejak periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Tidak mungkin tidak dengan beberapa penyesuaian.

Sekalipun Luhut Bahkan mengingatkan soal fondasi yang diletakkan oleh Jokowi Pada Saat ini Bahkan dinilainya Sebelumnya sangat baik.

Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang “poisonous” atau bermasalah ke kabinetnya.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembantu Presiden RI 1 Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Prabowo-Gibran Akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024 atau saat periode kepemimpinan Jokowi berakhir. Pada Saat ini Bahkan isu soal Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembantu Presiden Prabowo hangat diperbincangkan.

Sebanyaknya nama muncul meski beberapa kali dibantah oleh orang-orang dekat Prabowo.

Yang paling santer Merupakan soal jumlah kementerian nanti yang diperkirakan bakal lebih dari 40 kementerian. Hal ini diperkuat dengan revisi Perundang-Undangan Kementerian yang Dalam proses digodok di Wakil Rakyat.