Ratusan Ribu Warga Dukung Petisi Pemakzulan Pemimpin Negara Korsel

Ratusan Ribu Warga Dukung Petisi Pemakzulan Pemimpin Negara Korsel


Ratusan ribu orang ramai-ramai menandatangani petisi yang menyerukan pemakzulan Pemimpin Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Reuters melaporkan petisi yang dirilis sejak 20 Juni di situs internet Majelis Nasional itu menyerukan Supaya bisa parlemen mengajukan rancangan undang-undang (RUU) guna memakzulkan Yoon dengan alasan ia tidak layak menjabat sebagai Pemimpin Negara.


Petisi itu menuding bahwa Yoon melakukan Penyuapan, memicu risiko Pertempuran dengan Korea Utara, dan membuat warga Korsel menghadapi risiko kesehatan karena tidak menghentikan Jepang membuang limbah nuklir Fukushima.

Sampai saat ini Senin (1/7), lebih dari 811.000 orang tercatat Pernah menandatangani petisi tersebut. Meskipun demikian, saking banyaknya orang yang hendak tanda tangan, laman petisi daring itu pun jebol pada Senin. Situs tak bisa diakses selama empat jam.

Sebanyak 30.000 orang disebut menunggu untuk mengakses situs itu.

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Received Shik, berjanji Berniat memperbaiki masalah tersebut sesegera Bisa jadi.

Kantor kepresidenan sejauh ini belum Menyediakan komentar.

Sesuai aturan undang-undang Korea Selatan, parlemen diwajibkan untuk menyerahkan apapun petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 50.000 orang ke sebuah komite yang nantinya memutuskan apakah Berniat mengajukan petisi itu ke majelis untuk Pemungutan Suara atau tidak.

Partai Demokrat, selaku partai oposisi dan pemegang mayoritas di parlemen, sejauh ini sangsi untuk menindaklanjuti petisi. Sebanyaknya media melaporkan Demokrat belum membahas masalah tersebut.

Apakah Yoon Suk Yeol bisa dimakzulkan?

Yoon Suk Yeol tidak disenangi rakyat Korea Selatan sejak menjabat Pemimpin Negara pada 2022. Ia hanya meraup 25 persen dukungan dalam peringkat persetujuan yang dilakukan April lalu.

Menurut profesor di Pusat Penelitian Studi Korea Universitas Monash, Andy Jackson, petisi itu “mencerminkan ketidakpuasan seluruh negeri terhadap Pemimpin Negara dan kinerjanya.”

“Dengan banyaknya tanda tangan dan ketidakpuasan yang meluas, komite kemungkinan Berniat merekomendasikan tindakan lebih lanjut,” kata Jackson, seperti dikutip ABC Web.

Di Korsel, parlemen bisa menyerukan pemakzulan Pemimpin Negara Bila mengantongi dua pertiga suara mayoritas. Bila Pernah mencapai suara tersebut, MK dapat mempertimbangkan untuk memutuskan apakah Berniat memberhentikan atau mengangkat kembali sang Pemimpin Negara.

“Bila hal ini tidak terjadi, kemungkinan besar kemarahan rakyat Berniat memuncak dan masyarakat Berniat ramai-ramai turun ke jalan,” ucap Jackson.

Parlemen Korea Selatan pernah dua kali memakzulkan Pemimpin Negara, Disebut juga Roh Moo Hyun pada 2004 dan Park Geun Hye pada 2017.

Menurut Jackson, pemakzulan Yoon kali ini “sangat Bisa jadi” dilakukan.

“Ada banyak alasan mengapa popularitas Yoon menurun. Sikap kerasnya terhadap Korea Utara seharusnya membawa stabilitas di semenanjung, Meskipun demikian hal ini justru Mengoptimalkan ketegangan,” kata Jackson.

Penanganan lemah Yoon terhadap masalah limbah nuklir Fukushima Bahkan dinilai tak membuat senang masyarakat Korsel. Sebab sikap Yoon itu cenderung seperti “menyerah pada Jepang.”

Meskipun demikian demikian, menurut asisten profesor ilmu politik di North Greenville College, Jong Eun Lee, pemakzulan Yoon tidak Bisa jadi terjadi Di waktu ini.

Sebab upaya itu ditunggangi oleh partai oposisi. Partai oposisi Tidak mungkin tidak khawatir Berniat reaksi politik di kalangan masyarakat luas yang Berniat memandang bahwa hal tersebut merupakan tindakan berlebihan dari oposisi.

“Mereka khawatir bahwa dukungan terhadap pemakzulan dapat menimbulkan reaksi politik di kalangan masyarakat luas, yang Bisa jadi memandang hal tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dari partai-partai oposisi,” kata Jong.



Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *