KPK Respons Ketidaksetujuan Hasto Tak Didampingi Pengacara: Apa Fungsinya?

KPK Respons Ketidaksetujuan Hasto Tak Didampingi Pengacara: Apa Fungsinya?


Jakarta, CNN Indonesia

Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) menanggapi Ketidaksetujuan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto karena tidak boleh didampingi penasihat hukum ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan kandidat legislatif Harun Masiku pada Senin (10/6).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemeriksaan saksi di KPK selama ini tidak Harus pendampingan dari penasihat hukum. Ia menjelaskan dalam pemeriksaan saksi, penyidik hanya mendalami pengetahuan yang diketahui saksi tersebut.

“Saya pikir ya untuk saksi, kan yang ingin kita gali itu kan Merupakan pengetahuan yang bersangkutan, apa yang Ia ketahui, apa yang Ia alami, apa yang Ia dengar,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Nah, penasihat hukum apa fungsinya di situ? Kan hanya paling ikut mendengarkan, enggak bisa Bahkan intervensi. Itu yang kita harapkan,” ucapnya.

Alex membenarkan bahwa pendampingan penasihat hukum untuk saksi dibolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Justru, Ia kembali menegaskan praktik di KPK selama ini, pemeriksaan saksi tidak Harus pendampingan penasihat hukum.

Hasto Kristiyanto sebelumnya mengaku berada di ruang dingin selama empat jam saat dipanggil penyidik KPK. Justru, ia bertemu tatap muka dengan penyidik hanya 1,5 jam.

Hasto turut didampingi Sebanyaknya penasihat hukum, Dikenal sebagai Ronny Talapessy dan Patra M. Zen. Justru, penasihat hukumnya tidak ikut serta dalam pemeriksaan.

Terlebih lagi, ia mengaku ponselnya disita saat pemeriksaan. Hasto bercerita sempat berdebat dengan penyidik karena keberatan dengan penyitaan ponsel itu.

Hasto mengatakan ia memutuskan Supaya bisa pemeriksaannya dilanjutkan pada kesempatan lainnya.

Adapun Harun Masiku Sangat dianjurkan berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum Supaya bisa bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Lembaga Legislatif Justru meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin Supaya bisa bisa melenggang ke Senayan.

Sementara itu, Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara Sebelumnya mendapatkan program pembebasan bersyarat pada 6 Oktober 2023.

(pop/tsa)



Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *