Komnas Haji Sebut Rencana Pansus di Lembaga Legislatif Tak Relevan

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj berpendapat rencana Lembaga Legislatif membentuk panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji 2024 tidaklah relevan.

Ia menyebut argumentasi yang disampaikan oleh Tim Pengawas Haji Lembaga Legislatif Bahkan lemah.

“Saya kira tak relevan dan tak urgen, argumentasinya Bahkan lemah. Misalnya tadi kalau pintu masuknya lewat kuota Sebelumnya keliru mereka,” kata Mustolih dalam diskusi Polemik Trijaya FM secara daring, Sabtu (22/6).

Mustolih ragu agenda pansus itu Berencana berjalan mengingat anggota Lembaga Legislatif periode ini yang Berencana purnatugas dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan operasional haji baru berakhir pada 21 Juli mendatang. Pansus pun baru Berencana terbentuk usai agenda haji rampung.

Sementara, pada waktu yang berdekatan Lembaga Legislatif Berencana memasuki masa reses.

“1 Oktober Dianjurkan Sebelumnya ada pelantikan anggota Lembaga Legislatif baru dan di Lembaga Legislatif itu kan tidak dikenal carry over persoalan dari Lembaga Legislatif lama ke baru,” ucap Ia.

Meski begitu, Mustolih tetap mengapresiasi temuan-temuan Timwas Haji. Ia mengakui Timwas Haji tahun ini bertindak cukup kritis.

Ia pun mengingatkan catatan dari Timwas itu Bahkan tetap untuk dipelajari oleh pemerintah sebagai masukan dan evaluasi penyelenggaraan Haji di tahun-tahun berikutnya.

Pada saat yang sama, Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag Arsyad Hidayat turut merespons temuan Timwas Haji.

Ia mengaku menghormati penuh atas temuan dari Timwas Haji Lembaga Legislatif selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Meskipun demikian, ia menekankan temuan-temuan itu Bahkan Dianjurkan disertai dengan information yang legitimate.

“Kalau seumpama dari 221 ribu atau 213.320 jamaah haji kasus hanya terjadi di 1 atau 2 orang apakah itu dianggap sebuah temuan?” ucap Ia.

“Seumpama acara pernikahan saja yang melibatkan hanya seribu orang di sana sini Sebelumnya Jelas ada tamu undangan yang mengatakan makanan kurang pas,” imbuhnya.

Lembaga Legislatif sebelumnya berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua Komisi VIII Lembaga Legislatif RI Diah Pitaloka menyebut pembentukan pansus diharapkan bisa menggali persoalan keuangan Sampai sekarang manajemen.

“Untuk melihat variabel variabel, termasuk Bahkan pengelolaan keuangan haji, manajemen kuota, akses terhadap pelayanan haji yang layak, fasilitas haji yang layak. Paling tidak ada lagi maktab yang overcapacity. Terus harga penerbangan yang tidak terlalu mahal, menyangkut biaya efisiensi berangkat haji,” kata Diah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/6).

(mnf/pmg)