Kami Tak Ada Rencana Ubah Iuran BPJS Tahun 2024

—

Pejabat Tinggi Negara Kebugaran RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tak berencana mengubah iuran BPJS Kebugaran pada 2024.

Ucapan Budi itu bertalian dengan isu penghapusan kelas layanan 1, 2, 3 BPJS Kebugaran dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025 mendatang.

“Sampai 2024 kita tidak ada rencana untuk mengubah iuran premi BPJS. Jadi bayar BPJS kita tidak ada rencana ubah Tahun 2024,” kata Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/5).

Budi menjelaskan proses penyesuaian iuran BPJS berlangsung panjang. Oleh karenanya, sejauh ini Kemenkes masih Nanti akan tetap memakai dasar iuran yang berlaku hari ini.

“Sampai itu ada proses perubahan dari iuran itu sendiri,” ucap Ia.

Sekalipun demikian, Ia mengatakan Baru saja berlangsung pembicaraan untuk batas iuran BPJS yang bakal dilakukan secara bertahap.

“Hari Ini kita lagi pertimbangkan batas iurannya pakai kelas yang mana. Kenyataannya sebentar lagi Pernah ultimate kok, dan itu yang dibicarakan Bahkan dengan BPJS, dibicarakan Bahkan dengan asosiasi rumah sakit,” ujarnya.

Pemimpin Negara RI Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengeluarkan aturan baru berisi penghapusan kelas layanan 1, 2, 3 BPJS Kebugaran dan menggantinya dengan KRIS mulai 30 Juni 2025 mendatang.

Aturan penghapusan itu tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemimpin Negara Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kebugaran.

Beleid itu salah satunya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit KRIS dalam layanan BPJS Kebugaran. Disebut Bahkan, tidak ada lagi layanan BPJS kelas 1,2,3.

Terpisah, Komisi IX Lembaga Legislatif menyatakan bakal mengundang pihak BPJS Kebugaran dan Kemenkes pada Rabu (29/5) guna meminta penjelasan soal itu.

“Jadwal yang Pernah disepakati Merupakan Rabu, tanggal 29 Mei Pukul 10.00,” kata Anggota Komisi IX Lembaga Legislatif Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay lewat pesan singkat, Kamis (16/5).