Kalau Ada Apa-apa Kita Siap

—

Pemimpin Negara Joko Widodo meminta Supaya bisa seluruh information nasional memiliki cadangan atau backup sebagai langkah antisipasi Seandainya information tersebut dibobol hacker atau peretas.

Hal ini sekaligus merespon data-data milik pemerintah yang berada di Pusat Knowledge Nasional Sementara (PDNS) 2 diretas oleh kelompok peretas Mind Cipher.

“Yang terpenting Merupakan semua information yang kita miliki itu Dianjurkan di-backup, sehingga kalau ada apa-apa kita Pernah berlangsung siap-siap,” kata Jokowi di Sinjai, Sulsel, Kamis (4/7).

Sistem PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware atau peretasan yang mengunci data-data di dalam sistem. Sebagian besar information di pusat information yang dipakai 282 institusi pemerintah pusat dan daerah itu pun terkunci dan belum bisa dipulihkan Sampai Pada saat ini.

Untuk membukanya diperlukan pembuka enkripsi alias dekripsi. Pemerintah mengklaim pelaku meminta tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131,8 miliar untuk mendapat kuncinya. Sekalipun demikian, Kominfo mengaku tak Akan segera membayar tebusan itu.

Lalu, muncul tiba-tiba klaim dari kelompok Ransomware Mind Cipher yang mengaku sebagai peretas. Mereka mengaku Akan segera Menyediakan kunci dekripsi secara free of charge, Selasa (2/7).

Keesokan harinya, Mind Cipher mengunggah tautan (hyperlink) untuk mengunduh (obtain) dekripsi information yang kena ransomware yang disebutnya cuma berlaku buat PDNS 2.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku Pernah mencoba kunci dekripsi yang diberikan kelompok Mind Cipher di spesimen dan hasilnya bisa dibuka.  

Masalah information cadangan ini sempat menjadi sorotan usai PDNS 2 diretas. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sebelumnya mengungkap tidak ada cadangan information dari PDNS 2 yang terkena serangan ransomware.

“Hasil pengecekan kita dan tidak adanya [data] again up,” kata Hinsa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Kamis pekan lalu.

Hinsa mengungkap seharusnya sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan information cadangan yang ada di Pusat Knowledge Nasional. Sekalipun demikian begitu, menurut Ia baru sekitar 2 persen information dari PDNS 2 yang dicadangkan di PDNS Batam.

Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rapat yang sama mengungkap alasan mengapa masih banyak instansi pemerintah tak mempunyai cadangan information, di antaranya masalah anggaran.

“Kami terus mendorong para tenant untuk melakukan backup. Sekalipun demikian, kebijakan itu kembali ke para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini Dianjurkan menjadi evaluasi kita bersama,” ujar Budi.

“Kadang tenant Bahkan kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup. persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor,” tambahnya.

[Gambas:Video CNN]