Ilmuwan Nilai Pemerintah Harus Bentuk Badan Pelindungan Information Pribadi

Jakarta, CNN Indonesia —

Ilmuwan keamanan siber Pratama Persadha menilai pemerintah Harus membentuk Badan Pelindungan Information Pribadi, sehingga bisa mengambil tindakan dan Menyajikan Hukuman Politik kepada penyelenggara sistem elektronik yang mengalami insiden kebocoran knowledge.

“Dengan makin seringnya terjadi kebocoran knowledge pribadi, hal yang Harus segera dilakukan oleh pemerintah Merupakan bentuk Badan Pelindungan Information Pribadi,” kata Pratama dikutip dari Antara, Minggu (11/8).

Menurutnya, pemerintah Dianjurkan membuat aturan tegas terkait konsekuensi hukum bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang tidak bisa menjaga sistemnya, baik itu PSE publik maupun privat. Bila tidak, lanjut Ia, PSE tersebut tidak Nanti akan jera.

Dengan demikian, kata Pratama, PSE Nanti akan Mengoptimalkan sistem keamanan siber serta sumber daya manusianya.

Pratama berpendapat Pernah saatnya semua kementerian/lembaga pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, Harus melakukan evaluation pada sistem teknologi informasi secara menyeluruh.

Dengan demikian mereka bisa melihat keamanan sistemnya sendiri seperti hacker (peretas) melihat sistem tersebut dari luar sana.

Ia mengatakan dengan adanya kewajiban itu, mereka bisa segera mengetahui celah keamanan yang Kemungkinan ada pada sistemnya. Kemudian segera menutup celah keamanan tersebut sebelum peretas memanfaatkannya sebagai pintu masuk ke dalam sistem.

Pratama mengingatkan kepada kementerian/lembaga bahwa evaluation ini tidak hanya satu kali, tetapi Dianjurkan secara rutin dilakukan.

Hal itu mengingat keamanan sistem informasi bukanlah sebuah hasil akhir, melainkan sebuah proses sehingga apa yang mereka yakini Unggul tinggi pada Saat ini Bahkan Bahkan, belum Niscaya masih Nanti akan tetap Unggul tinggi pada keesokan harinya.

Sebelumnya, Lembaga Riset Keamanan Siber, Cissrec, mengungkapkan dugaan kebocoran knowledge ASN (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Information itu diduga dijual di discussion board hacker, Breachforums, senilai US$10 ribu atau nyaris Rp160 juta.

Cissrec menjelaskan dugaan kebocoran ini berawal dari unggahan peretas ‘TopiAx’ di Breachforums pada Sabtu yang mengklaim mendapatkan knowledge 4.759.218 baris dari BKN.

Information tersebut berisi banyak informasi ASN, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, jabatan, instansi, alamat, nomor ponsel, e mail, tanggal CPNS dan PNS serta lainnya.

“Selain knowledge tersebut masih banyak lagi knowledge lainnya baik yang berupa cleartext maupun textual content yang Pernah diproses menggunakan metode kriptografi,” kata Chairman Cissrec, Pratama Persadha dalam keterangannya, Sabtu (10/8).

Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari BKN Ataukah Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dugaan kebocoran knowledge tersebut.

(Lna/pua)

[Gambas:Video CNN]