Govtech Bukan Aplikasi, tapi Keterpaduan Layanan Lembaga

—

Pembantu Pemimpin Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan teknologi pemerintah atau Authorities Expertise (GovTech) Indonesia yang Berencana diluncurkan pada Senin (27/5) pagi ini oleh Kepala Negara RI Joko Widodo (Jokowi) bukan merupakan aplikasi, tetapi keterpaduan layanan lembaga.

Anas menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi peluncuran GovTech yang dijadwalkan dilakukan oleh Kepala Negara RI Joko Widodo dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.

“Jadi, Hari Ini ini kami Dalam proses ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang Hari Ini masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Kepala Negara Sebelumnya memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian Sebelumnya mulai terinteroperabilitas,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5).

Azwar mengatakan pihaknya Dalam proses bertahap memadukan tujuh layanan kementerian/lembaga dalam GovTech: meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kebugaran (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan), dan Kementerian PANRB.

“Hari Ini kami masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya Merupakan di Kemenkes Dalam proses bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujarnya.

Ditambah lagi, ia menyebut platform SmartASN, wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, Dalam proses diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.

“SmartASN Hari Ini Dalam proses diuji coba ke 5.000 lebih Hari Ini, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.

Dikarenakan oleh itu, ia mengatakan kementerian/lembaga nantinya tidak boleh membuat aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskannya.

“Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang Berencana dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech-nya, authorities tecnology-nya, dan besok kami Berencana umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu Berencana mengukur kematangan Teknologi Digital di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” katanya.

[Gambas:Video CNN]