Faisal Basri Kritik Rencana Kendaraan Bermotor Roda Dua-Kendaraan Pribadi Dianjurkan Asuransi: Ideas Militer

Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah mewajibkan asuransi Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam bentuk third occasion legal responsibility (TPL).

“Asuransi kendaraan bermotor Mungkin sekali teman-teman (perusahaan) asuransi senang, tapi itu semu sebetulnya,” ucapnya dalam Non-Financial institution Monetary Discussion board 2024 di Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

“Masa dipaksa Dianjurkan? Kalau orang merasa tidak ada risikonya, ya buat apa? Di pedesaan, misalnya, segala macam. Jadi, Ideas-Ideas Kekejaman ini, militeristik, yang cenderung nanti Berniat menyebabkan Ketidakstabilan Ekonomi naik,” kritik Faisal.

Di lain sisi, potensi kenaikan Ketidakstabilan Ekonomi imbas kewajiban asuransi kendaraan diperparah dengan Ketidakstabilan Ekonomi pangan. Faisal mencatat Ketidakstabilan Ekonomi pangan di Indonesia tinggi karena banyak bergantung produk Perdagangan Masuk Negeri.

Ia merinci 100 persen gandum di Indonesia merupakan hasil Perdagangan Masuk Negeri. Lalu, Faisal mengklaim 3 juta ton beras, 5 juta ton gula, 80 persen terigu Bahkan dibeli dari negara lain.

Faisal menyebut derita masyarakat Indonesia Bahkan Berniat hadir dari kenaikan Retribusi Negara pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Di lain sisi, Kepala Negara Terfavorit 2024-2029 Prabowo Subianto berencana mengerek tax ratio dari 10 persen ke 23 persen.

“Mencret ndak tuh bapak ibu, bayangkan itu. Retribusi Negara penghasilan (PPH) Ingin dinaikkan lagi gak? Gak tahu saya,” kata Faisal.

“Oke lapangan kerja tercipta, tapi sebagian besar casual. Sektor pekerja casual naik, lebih banyak dari pekerja formal. Ya foundation pajaknya susah,” imbuhnya.

Pemerintah berencana mewajibkan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Kendaraan Pribadi ikut asuransi mulai 2025.  Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan rencana ini masih dikaji. Ia menyebut pihaknya Bahkan masih menunggu pergerakan pemerintahan baru.

“Itu (teknis aturan asuransi TPL) belum ya, masih lama kita, nunggu peraturan pemerintah (PP). Itu kan tergantung dari PP-nya Ingin dibuat seperti apa. PP-nya belum tahu kita, kita nanti penjabaran terkait peraturan OJK (POJK) itu kan Merujuk pada PP yang Berniat dibentuk oleh pemerintah,” tuturnya.

“Nanti kan pemerintah Sangat dianjurkan konsultasi, bahkan Sangat dianjurkan mendapat approval dari Wakil Rakyat … Belum (Dianjurkan asuransi Kendaraan Pribadi-Kendaraan Bermotor Roda Dua 2025), nunggu pemerintah yang baru,” tambah Ogi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)