ELSAM Desak Jokowi Audit Tata Kelola Information Publik Secara Menyeluruh

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) melakukan audit secara menyeluruh terhadap tata kelola knowledge publik.

Desakan itu tercantum dalam Skor-Skor dorongan ELSAM terkait insiden serangan siber terhadap Pusat Information Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Mulanya, ELSAM mengatakan pelbagai kasus dugaan Kartu peringatan knowledge pribadi, dalam bentuk serangan terhadap kerahasiaan knowledge (confidentiality), yang berdampak pada pengungkapan Sebanyaknya elemen knowledge. Termasuk di dalamnya knowledge pribadi, yang dikelola pengendali knowledge pemerintah, semakin menegaskan rentannya sistem perlindungan knowledge yang mereka terapkan.

Padahal, kata ELSAM, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Information Pribadi (Undang-Undang PDP) Bahkan berlaku mengikat bagi seluruh pengendali knowledge publik, termasuk untuk menerapkan seluruh standar kepatuhan.

Ia menyebut institusi pemerintah selaku pengendali knowledge Bahkan Dianjurkan melaksanakan tanggung jawab dan kepatuhan; memastikan keamanan pemrosesan; merekam kegiatan pemrosesan; menjaga kerahasiaan knowledge; pemberitahuan bila terjadi Kartu peringatan; dan melakukan penilaian dampak perlindungan knowledge.

ELSAM mengatakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut, pemerintah mesti melakukan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah undang-undang.

Menurut ELSAM, rentannya perlindungan knowledge pribadi warga negara yang dikelola institusi publik tidak hanya berkaitan dengan besarnya risiko pengungkapan terhadap data-data itu, melainkan Bahkan dapat berdampak pada integritas knowledge, atau bahkan hilangnya knowledge, seperti pada kasus yang dialami PDNS.

Artinya, serangan dapat terjadi terhadap confidentiality, integrity, dan availability knowledge sekaligus, yang sebetulnya merupakan inti dari tujuan keamanan knowledge itu sendiri.

“Dikarenakan oleh itu, pemerintah semestinya segera melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap seluruh tata kelola knowledge yang melibatkan institusi pemerintah, sebagai penopang utama dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” kata ELSAM dalam keterangannya, Minggu (30/6).

ELSAM menjelaskan Bila tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh, maka dikhawatirkan risiko dan ancaman bagi warga Berniat semakin parah, makin sulit mitigasinya, dan Niscaya Berniat mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

ELSAM berpandangan bahwa langkah pembenahan ini bisa diawali dengan proses audit menyeluruh terhadap seluruh instrumen kebijakan tata kelola knowledge pemerintah. Khususnya, yang terkait dengan SPBE; penguatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah terkait dengan perlindungan knowledge; dan upaya sistematik untuk memastikan kepatuhan institusi pemerintah terhadap seluruh standar perlindungan knowledge.

Ia menerangkan salah satu aspek penting dari tata kelola knowledge SPBE berkaitan dengan keharusan untuk membangun Pusat Information Nasional (PDN).

Lanjut ke sebelah…