Bersiap Bikin Lagi Aturan AI, Kominfo Waspadai Risiko

—

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Akan segera menggarap aturan terkait kecerdasan buatan (AI) pada tahun ini dalam bentuk Peraturan Pembantu Presiden. Aturan ini hadir untuk mengawal ekosistem AI, mulai dari pengembang Sampai sekarang pengguna.

“Rencananya tahun ini kita coba melakukan drafting untuk peraturan Pembantu Presiden tentang penggunaan AI,” kata Wamenkominfo Nezar Patria di sela Diskusi Publik Usaha Indonesia: Membangun Regulasi Tata Kelola AI untuk Indonesia: Substansi dan Proyeksi di Jakarta, Rabu (26/6).

Kendati begitu, Nezar tak menutup kemungkinan peraturan ini nantinya bakal ditingkatkan dan diperkuat menjadi peraturan Pemimpin Negara.

“Tapi kalau memang bisa dieskalasi menjadi peraturan Pemimpin Negara, nanti kita lihat kemungkinannya. Dalam rangka itu, drafting Pada Pada saat ini sedang dibuat, diskusi Pada Pada saat ini sedang dilakukan di inside Kominfo,” ujarnya

Pihaknya Akan segera mengundang Sebanyaknya stakeholder untuk berdiskusi dalam merancang aturan ini. Menurut Ia, pemerintah Bahkan butuh masukan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan teknologi AI.

Nezar menilai para pemangku kepentingan, termasuk para Ilmuwan, Sudah Jelas lebih mengetahui risiko dengan kemunculan AI.

“Kira-kira skema regulasi yang seperti apa yang dapat Membantu para pengembang dan pengguna AI untuk bisa melakukan tugas-tugasnya sekaligus menjamin produknya itu Unggul tinggi dipakai oleh publik,” katanya.

“Jadi kita Pada Pada saat ini sedang mempertimbangkan Bahkan regulasi yang sifatnya vertikal, sekaligus Bahkan horizontal. Jadi antara lain soal sandboxing Kemungkinan Akan segera kita masukkan di dalam Permen (peraturan Pembantu Presiden) ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kominfo Sudah menerbitkan Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial pada Desember 2023. Isinya batasan buat perusahaan teknologi dalam hal penggunaan AI, meski sifatnya masih anjuran.

Kominfo kemudian mengungkap rencana pembentukan aturan AI lainnya. Wakil Pembantu Presiden Kominfo, Nezar Patria ditemui di UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (8/3), menyebut surat edaran ini nantinya “Akan segera kita tingkatkan lagi dalam bentuk yang lebih komprehensif.” 

Pentingnya aturan

Nezar menilai pengembangan teknologi AI Menyediakan peluang bagi negara-negara World South, di antaranya Indonesia.

Pasalnya, kata Nezar, teknologi ini dapat menjembatani kesenjangan digital serta pemanfatannya dalam sektor ekonomi Bahkan dapat Memanfaatkan efisiensi dan akurasi usaha.

“Dan kita saksikan Pada Pada saat ini adopsi AI banyak sekali dilakukan oleh korporasi-korporasi mulai dari customer support sampai dengan pengolaan knowledge, baik untuk kepentingan advertising and marketing, produksi, dan lain sebagai macamnya,” katanya.

Mengutip knowledge Tim Riset Microsoft Quantum, Nezar menyoroti keberhasilan teknologi AI untuk memproses screening 32 juta materials komputer kuantum secara radikal dan Mudah.

Sekalipun demikian demikian, Nezar mengingatkan ada kendala yang dihadapi negara World South dalam adopsi teknologi ini.

Contohnya, keterbatasan infrastruktur AI, pendanaan, dan keterbatasan switch of data dari negara pengembang AI di World South yang memicu kesenjangan kapasitas sumber daya manusia.

“Switch of data dalam arti bagaimana bisa masuk lebih jauh ke dalam international provide chain dalam produksi ini kelihatannya menjadi tantangan untuk ke depan Supaya bisa kita tidak hanya menjadi pasar saja untuk pengembangan AI ini,” paparnya.

Meski begitu, Nezar optimis Indonesia mampu beradaptasi dan memodifikasi inovasi yang Sudah ada seperti teknologi AI.

Ia Bahkan optimis Indonesia dapat berperan sebagai negara pengembang AI di tingkat international, termasuk menjadi hub untuk pengembangan semi konduktor untuk teknologi AI di degree regional seperti Malaysia.

“Manakala secara konsisten menekankan pelaksanaan switch teknologi dan switch pengetahuan, ini penting sekali saya kira dalam strategi pengembangan AI ke depan,” pungkasnya.