Ahli Bongkar Teknik Sikat Bandar Judi On-line, Bukan Through Blokir Iklan

—

Ilmuwan keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan langkah pemerintah dalam menangani kasus judi on-line selama ini belum efektif karena pemerintah masih fokus pada pemblokiran iklan-iklan di web.

Menurutnya, strategi tersebut terbukti tidak efektif.

“Karena kalau yang diblokir cuma iklannya, itu kan gampang Ia (bandar) tinggal pasang iklan lagi,” kata Alfons dalam sebuah acara diskusi daring, Rabu (26/6).

“Diblokir di Google Ia pasang di Instagram, diblokir di Instagram Ia pasang di Fb, diblokir di Fb Ia pasang di SMS, jadi itu kurang efektif,” lanjut Ia.

Menurutnya, pemerintah bersama dengan Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Wajib melakukan langkah efektif lainnya untuk berantas judi on-line.

Alfons menyebut setidaknya terdapat tiga langkah yang bisa menjadi solusi jangka pendek untuk dilakukan.

Pertama, alih-alih memblokir iklan, Pemerintah Wajib mengikuti iklannya Supaya bisa bisa menelusuri aliran uangnya.

“Kami sarankan yang efektif itu observe the adverts, observe the cash, tetapi syaratnya Harus ada yang memiliki akses dan wewenang, Kepolisian, PPATK, OJK. Jadi tiap kali Ia pasang iklan, enggak usah diblokir iklannya,” ucap Ia.

“Ia Nanti akan meminta pemainnya untuk masuk ke nomor WA. Kalau Ingin primary Harus masukan nomor rekening, Bahkan Harus setor uang ke rekening yang bersangkutan, lalu kalau udah setor uang Nanti akan dikasih tahu servernya. Nah ini kuncinya, kalau Sebelumnya dapet, lapor ke kepolisian,” imbuh Alfons.

Kedua, setelah mengikuti aliran uangnya, lakukan pemeriksaan rekening dan transaksi bersama dengan PPATK dan pihak Financial institution.

“PPATK liat alur uangnya kemana. Nama rekeningnya kasih ke polisi, lalu financial institution Bahkan bisa proses terkait dengan pengecekan identitas yang punya rekening.”

“Kalau pake KTP palsu ya banknya bisa diproses, karena kan kalau buka rekening Harus pakai KTP asli. Kalau KTP asli lebih bagus lagi jadi bisa ditangkap oleh polisi,” jelas Ia.

Ketiga, memblokir Web Protocol (IP) server judi on-line, seperti yang baru dilakukan pemerintah terhadap Kamboja dan Filipina.

“Jadi yang diblokir IP servernya, bukan iklannya. Kalau IP server yang diblok ini cukup kita apresiasi,” kata Alfons. “Itu efektif karena memberi pukulan yang cukup besar bagi pelaku judi on-line.”

Solusi jangka menengah-panjang

Di luar solusi yang menurutnya bersifat jangka pendek itu, Alfons menyarankan penggunaan kekuatan hukum untuk memberi efek jera.

“Jangka menengah Mungkin PPATK ke kepolisian memproses orangnya, dihukum, masukin penjara yang berat, tetapi itu jangka menengah Supaya bisa orang jadi takut menjadi afiliator,” ujar Ia.

Untuk solusi jangka panjang, ia menyinggung soal literasi digital dan literasi finansial.

“Okenviornment masyarakat indonesia mudah dibuai dengan kemudahan mencari uang,” sindirnya.

“Nah jangka panjangnya itu Yang terpenting dan tidak susah dilakukan tapi jangka panjang, yaitu literasi digital dan literasi finansial, karena masyarakat indonesia masih banyak yang mudah dibuai dengan kemudahan mencari uang,” tutur Ia.

Ketua Satgas Pemberantasan Judi On-line sekaligus Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebelumnya mengungkap alasan pemerintah tak memprioritaskan pemberantasan bandar judi.

Hadi mengatakan pemerintah fokus pada pencegahan. Ditambah lagi, pemerintah ingin menggencarkan pemulihan bagi orang-orang yang pernah terlibat judi on-line.

“Yang penting, pertama Merupakan menyelamatkan rakyat Indonesia dulu, rakyat Indonesia, baru kita bersama-sama memotong para bandar-bandar itu,” kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6).