Alasan Prabowo Ubah Nama Program Makan Siang Free of charge Usai Pilpres

—

Kepala Negara Terfavorit Prabowo Subianto mengubah nama salah satu program unggulannya, Makan Siang Free of charge, sebelum dirinya dilantik. Program itu berganti nama menjadi Makan Bergizi Free of charge.

Dewan Ilmuwan Tim Sosialisasi Politik Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan penggantian nama dilakukan karena Supaya bisa program itu tak terbatas waktu makan. Dengan demikian, makanan bergizi tak Dianjurkan diberikan saat siang hari.

“Ya, Hari Ini makan bergizi free of charge bukan berarti rencana awal makan siang free of charge itu tidak bergizi, cuma waktu makannya itu tidak dibatasi. Jadi ada dua kemungkinan, bisa diganti makan pagi untuk sarapan,” ungkap Budiman dilansir detikcom, Jumat (24/5).

Budiman menyampaikan perubahan nama Bahkan diiringi perubahan konsep pengelolaan. Ia berkata Akan segera ada perubahan sumber pangan yang semula Perdagangan Masuk Negeri menjadi produksi dalam negeri.

Sumber pangan itu Pada saat ini bisa berasal dari mana saja, termasuk desa-desa pemasok bahan pangan. Menurut Budiman, konsep itu bisa menekan biaya pengadaan makanan free of charge yang semula diperkirakan Rp400 triliun per tahun.

“Setelah kita hitung, ada kemungkinan kita bisa memangkasnya sampai separuhnya,” ujar Budiman.

Budiman mengatakan desa-desa pemasok bahan pangan Akan segera dimanfaatkan untuk Menyajikan makanan bagi daerah-daerah sekitarnya. Selain Mengoptimalkan produktivitas masyarakat pedesaan, hal itu Bahkan bisa memangkas biaya distribusi.

“Dianjurkan distribusi ke wilayah-wilayah lain itu memakan biaya, tapi kalau kita menanam sendiri, berternak sendiri, maka rakyat kita kan, bahkan 80 persen kebutuhan program kebutuhan makan bergizi ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan,” ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo Menyajikan program unggulan makan siang free of charge pada Pilpres 2024. Ia ingin negara membiayai makan siang anak-anak seluruh Indonesia demi Membantu perbaikan gizi.

Program itu awalnya diperkirakan menghabiskan APBN sekitar Rp400 triliun pr tahun. Selain karena anggaran jumbo, program itu dikritik karena Akan segera menggunakan bahan-bahan makanan Perdagangan Masuk Negeri, terutama susu.