Bos BPKP Pamer ke Jokowi Sebelumnya Selamatkan Uang Negara Rp76,68 T

—

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh pamer kepada Jokowi lembaganya Sudah berhasil menyelamatkan Rp78,68 Triliun uang negara selama periode 2020 Sampai saat ini Maret 2024.

Tak hanya itu, BPKP menurutnya Bahkan Sudah melakukan penghematan belanja negara senilai Rp192,93 Triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 Triliun. Dengan demikian whole kontribusi keuangan itu klaimnya; Merupakan Rp310,36 Triliun.

“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Triwulan I 2024, pengawasan BPKP Sudah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 Triliun,” kata Yusuf saat Menyediakan sambutan peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5).

Yusuf menjelaskan whole kontribusi BPKP terhadap keuangan negara itu berasal dari hasil pengawasan berbagai aspek, mulai dari bidang Kesenjangan Ekonomi, Kebugaran, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan Usaha Kecil Menengah, tata kelola BUMN/BUMD, Sampai saat ini transformasi energi hijau.

“Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari drawback solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan. Pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian positif,” kata Ia.

Yusuf melanjutkan kendati beberapa program strategis nasional (PSN) memiliki capaian sesuai goal Jokowi, Tidak seperti pengawasan BPKP masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya.

Di antaranya pada bidang pendidikan, Kebugaran, dan pengentasan Kesenjangan Ekonomi. Hasil pengawasan BPKP terhadap tiga bidang tersebut menemukan Development Populer permasalahan yang serupa, berupa isu koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah.

[Gambas:Video CNN]

“Serta isu kecukupan, integrasi, dan validasi knowledge Bahkan masih menjadi akar masalah,” jelasnya.

Disebabkan oleh itu, BPKP merekomendasikan untuk penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan goal kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, Sampai saat ini dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program.

“Oleh karenanya, Rakornas 2024 ini kami laksanakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan, Supaya bisa efektif mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan 2020-2024 yang masih tersisa,” ujar Yusuf.

(khr/agt)