Polda Bali Masih Dalami soal Ormas Intimidasi Discussion board Air Rakyat

Polda Bali Masih Dalami soal Ormas Intimidasi Discussion board Air Rakyat


Polda Bali menyatakan masih mendalami dugaan upaya pembubaran paksa dan intimidasi oleh ormas terhadap acara dan peserta Discussion board Air untuk Rakyat (Individuals’s Water Discussion board/PWF).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan berkata masih mendalami peristiwa ini untuk mengetahui masalah sesungguhnya.

“Kami masih dalami dan belum tahu Pernah Jelas apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi,” kata Jansen, Selasa (21/5).


Sejauh ini, pihaknya menduga masalah tersebut tidak dicerna dengan baik oleh dua kelompok tersebut. Terlebih lagi, Ia menyebut kegiatan di Lodge Oranjje itu belum mendapat izin dari pihak berwajib.

“Karena Sampai Pada Di waktu ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian,” imbuhnya.

Aksi premanisme diduga dilakukan ormas yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) terhadap gelaran Discussion board Air untuk Rakyat yang digelar di Denpasar, Bali, sejak awal pekan ini.

Pada Senin (20/5) kelompok massa itu berupaya membubarkan paksa discussion board yang digelar Professional Kedaulatan Rakyat (Prodem) dan pemerhati lingkungan lain di Lodge Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Lalu, pada Selasa ini, diduga bagian dari kelompok massa itu kembali melakukan intimidasi termasuk mengadang orang yang hendak datang ke PWFdi Tempat sama.

Dua yang diadang sehingga tak bisa masuk ke resort tersebut Merupakan Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna dan Pendiri LBH Bali WCCNi Nengah Budawati. Mereka berdua Merupakan salah satu pemateri untuk acara Individuals’s Water Discussion board (PWF) tersebut.

Budawati mengatakan massa yang mengadangnya berdalih mereka melakukan itu karena memang kegiatan tersebut dilarang kepolisian.

“Terus kalau kami tidak bisa mengisi acara ini mana suratnya? Tidak ada katanya, dari Polda mereka bilang,” ujar Budawati saat ditemui awak media di depan Tempat acara discussion board tersebut, Selasa (21/5) seperti dikutip detikBali.

Terpisah, Koordinator Denpasar Kedaulatan Rakyat Discussion board Ignasius Darmawan mengatakan pihaknya mengecam dugaan pembiaran oleh kepolisian terhadap massa yang ormas yang mengatasnamakan Patriot Garuda Nusantara (PGN)untuk membubarkan discussion board tersebut, bahkan mengintimidasi peserta baik fisik maupun verbal.

“Kami mengecam tindakan pembiaran Kepolisian Bali atas sikap-sikap arogansi dari pihak oknum ormas yang Pernah mengintimidasi dan dan mempersekusi hak sipil,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa.

Pihaknya lantas mendesak Polda Bali untuk menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

“Kami meminta untuk pihak kepolisian menindak tegas serta menangkap ormas-ormas yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi dan tindakan Kekejaman lainnya terhadap warga sipil dalam tempo yang sesingkat-Pada intinya,” kata Ia.

Sebelumnya, salah seorang pentolan ormas PGN, Pariyadi, beralasan pembubaran acara Discussion board Air untuk Rakyat Sesuai aturan Peraturan Gubernur Bali.

“Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini Pernah tidak benar,” ujar Pariyadi.

Discussion board Air untuk Rakyat atau PWF itu disebut sebagai tandingan dari KTT World Water Discussion board ke-10 yang digelar di Bali pekan ini.

Pembantu Pemimpin Negara minta agenda PWF dibiarkan saja

Sementara itu, Pembantu Pemimpin Negara PUPR  Basuki Hadimuljono yang Bahkan Ketua Harian World Water Discussion board (WWF) ke-10 meminta semua pihak tak melarang kritikan PWF karena justru Berencana mencoreng nama Indonesia.

“Itu haknya mereka (PWF) dah ngomong. Kalau dilarang, malah kita jelek. Malah Indonesia yang kena,” kata Basuki di The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/5).

Menurut Basuki,  PWF memang Pernah sering melontarkan suara-suara sumbang terhadap discussion board air internasional itu sejak digelar kali keempat di Meksiko pada 2006. PWF Bahkan sering menginterupsi RI 1 RI Joko Widodo (Jokowi) saat Berencana membuka WWF ke-10.

Meski begitu, Basuki memastikan kritikan PWF tidak Berencana berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan berbagai hal yang dibicarakan selama perhelatan WWF ke-10 di Bali. Justru, Basuki belum mengetahui duduk Peristiwa Pidana aksi anarkistis PGN terhadap PWF.

“Menurut WWC (World Water Council), saya Bahkan bersama WWC, (PWF) itu NGO (ormas) yang (dianggap mengganggu). Tadinya, (PWF) Ingin dicekal. Saya bilang, ‘no‘ (jangan),” katanya.

Baca berita lengkapnya di sini.



Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *