Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ungkap Alasan Yusril Mundur dari Ketua Umum

—

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Afriansyah Noor mengungkap gejolak di antara kader saat Yusril Ihza Mahendra mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum.

Yusril mengumumkan mundur dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP), Sabtu (18/5). Menurut Ferry Noor, sapaan akrabnya, keputusan Yusril mundur disampaikan secara mendadak karena alasan capek dan ingin lebih profesional di luar partai.

Meski begitu, Yusril mengaku Akan segera tetap aktif dalam dunia politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi.

“Ada keinginan Bang Yusril mundur tiba-tiba, mundur mendadak. Iya baru saya pahami di hari-H pelaksanaan kemarin bahwa Ia berniat ingin mundur, berada di luar partai. Penjelasannya capek, kemudian ingin berdiri sendiri, profesional,” kata Ferry saat dikonfirmasi, Minggu (19/5).

Ferry menyebut standing Yusril di partai Pada saat ini hanya sebagai anggota biasa. Yusril kata Ia sekaligus mundur dari jajaran pengurus pusat partai.

Yusril sempat ingin menunjuk Fahri Bachmid sebagai penggantinya secara aklamasi. Di partai, Fahri menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai. Sekalipun, usulan itu ditolak sebagian kader. Ferry lalu mengusulkan Supaya bisa daripada aklamasi, penunjukan Pj Ketua Umum dilakukan lewat Pemungutan Suara.

“Kalau aklamasi kan kesannya memaksakan kehendak’. Pada akhirnya Bang Yusril setuju. Saya bilang ketika saya kalah saya Akan segera Membantu keputusan hasil Pemungutan Suara,” katanya.

Dalam pemungutan suara memilih Pj ketum, Fahri yang Bahkan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai mendapat dukungan 29 suara. Sementara, Sekjen Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.

Sekalipun, standing Fahri Di waktu ini masih sebagai Pj Ketua Umun. Sementara, Ketua Umum definitif baru Akan segera dipilih dalam Muktamar Partai yang Akan segera digelar pada Januari tahun depan.

Pemungutan suara Akan segera dilakukan dengan mengundang seluruh pengurus di 514 kabupaten kota, dan 38 provinsi serta badan otonom dan badan kehormatan partai.