Apa Penyebab Kaledonia Baru Rusuh Sampai Prancis Tetapkan Darurat?

—

Empat orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka dalam kerusuhan yang terjadi di Kaledonia Baru pada Senin (13/5).

Prancis sampai mengumumkan keadaan darurat di wilayahnya yang terletak di Kepulauan Pasifik itu. Prancis Bahkan mengerahkan pasukan tambahan polisi dan militer ke Kaledonia Baru demi meredam kerusuhan yang Pernah berlangsung sejak beberapa hari terakhir itu. 

Tiga warga lokal Kanak dan seorang petugas polisi tewas dalam kerusuhan pada Senin malam, yang terus berlanjut Sampai saat ini beberapa hari terakhir meski Pernah diterapkan jam malam atau curfew. 

Sejauh ini, ratusan orang Bahkan terluka imbas kerusuhan yang terjadi sejak awal pekan ini.

Media Selandia Baru, RNZ, melaporkan kerusuhan terjadi saat pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan dari kelompok masyarakat Kanak di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa.

Bentrokan pecah ketika aparat berusaha mengamankan aksi pembakaran dan penjarahan massal.

Prancis Kesimpulannya menetapkan standing keadaan darurat di Kaledonia Baru buntut kerusuhan itu. Standing tersebut berlaku selama setidaknya 12 hari.

Dengan standing ini, pihak berwenang Prancis punya kewenangan lebih besar untuk mengatasi kerusuhan, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, menggeledah, menyita senjata, dan menjatuhkan hukuman penjara.

Apa yang menyebabkan kerusuhan?

Kerusuhan di Kaledonia dipicu oleh rencana Paris mengubah konstitusi mengenai Pemungutan Suara Rakyat, terutama soal Pemungutan Suara Rakyat lokal, setelah Majelis Nasional Prancis baru-baru ini menyetujui usulan amandemen tersebut.

Usulan ini sangat ditentang oleh partai-partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru karena dinilai mengurangi keterwakilan politik mereka di lembaga-lembaga lokal.

Usulan amandemen konstitusi ini sendiri diajukan oleh Pembantu Kepala Negara Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis, Gérald Darmanin. Teks ini dirancang untuk memungkinkan penduduk Prancis yang menetap di Kaledonia Baru selama 10 tahun punya hak pilih dalam pemilihan provinsi.

Beberapa pemimpin lokal pun khawatir perubahan ini Nanti akan melemahkan perolehan suara suku Kanak.

Meski usulan ini Sebelumnya disetujui, teks ini mesti dibawa ke Kongres Prancis untuk dilakukan pemungutan suara. Amandemen baru bisa disahkan ketika mendapatkan suara mayoritas sebesar tiga Sangat dianjurkan atau 60 persen.

Respons Prancis soal tuntutan warga Kaledonia

RI 1 Prancis Emmanuel Macron Sebelumnya mengirimkan undangan kepada para politisi Kaledonia Baru untuk bertemu di Paris.

“Ini Merupakan tentang menemukan secara kolektif dan bertanggung jawab, sebuah kesepakatan yang tidak hanya Cuma masalah daftar pemilih, Justru tetap mempertimbangkan perkembangan dan aspirasi semua orang,” kata Macron dalam surat undangan tersebut, seperti dikutip RNZ.

Macron Bahkan mengatakan dirinya tak Nanti akan Menggelar Kongres Prancis Di waktu ini Bahkan. Justru, kongres tetap Nanti akan dilakukan di waktu mendatang, kemungkinan pada akhir Juni.

Perdana Pembantu Kepala Negara Prancis Gabriel Attal saat bicara di hadapan Majelis Nasional pada Selasa menggarisbawahi peluang untuk melanjutkan perundingan dan meminta pihak-pihak di Kaledonia Baru “memanfaatkan kesempatan yang diberikan.”

“Kita memerlukan solusi politik inklusif yang dapat memuaskan seluruh pemangku kepentingan dan itulah sebabnya kami Menyajikan para pemimpin Kaledonia Baru untuk berdiskusi dan membangun bersama masa depan Kaledonia Baru,” kata Attal.