Ahli soal Aturan Kendaraan Pribadi Tua Dilarang ke DKI: Sulit Diimplementasikan

—

Ahli transportasi Darmaningtyas menanggapi kembali muncul wacana pembatasan usia kendaraan di DKI yang menuai professional dan kontra dari Sebanyaknya pihak.

Darmaningtyas menjelaskan, pemangku kebijakan belum konsisten untuk memastikan situasi lalu lintas Aman dan lancar sekaligus berefek menekan polusi udara.

Ia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah Dianjurkan mempelajari kondisi Hari Ini yang Dianjurkan diperhitungkan Merupakan membatasi kapasitas mesin kendaraan. Jangan sampai wacana sejak period Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru menyulitkan masyarakat.

Menurutnya, dalam usaha menekan macet dan polusi hal yang Dianjurkan dilakukan Merupakan hanya mengizinkan kendaraan dengan kapasitas mesin kecill yang beredar di ibu kota.

Ia menjelaskan kalau Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan membatasi usia kendaraan, maka Berencana timbul reaksi beragam di masyarakat.

Misalnya, kata Ia, pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Kendaraan Pribadi tua yang Sekarang kembali menjadi tren untuk dikoleksi. Pemilik Berencana berdalih kendaraan yang dimiliki punya perawatan yang baik dan minim emisi karbon.

“Ada Kendaraan Pribadi kuno seperti VW, ada Vespa dan Hari Ini Bahkan Tengah ngetren. Itu semua kan kendaraan-kendaraan lama. Kalau ada pembatasan usia kendaraan berarti kan enggak boleh beroperasi, nah apakah bisa? Sebelumnya Jelas Berencana menimbulkan reaksi karena mereka Berencana mengatakan kendaraan saya rawat dengan baik sehingga polusinya tidak tinggi,” tuturnya.

Terlebih lagi, reaksi masyarakat terhadap pembatasan usia kendaraan bermotor Berencana timbul persepsi kesenjangan sosial. Darmaningtyas memaparkan hal itu justru Berencana ada kecemburuan sosial di masyarakat lantaran lapisan masyarakat menengah ke atas yang bisa menikmati kendaraan.

“Menurut saya, jujur sepertinya agak sulit diimplementasikan. Jadi aturannya Sebelumnya jelas ada di Undang-undang dan Peraturan Gubernur tetapi sulit,” tuturnya.

Dengan begitu, menurutnya pembatasan CC kendaraan bermotor menjadi salah satu Trik Supaya bisa perlahan masyarakat beralih ke kendaraan umum.

Bukan tanpa alasan, 100 cc pada Kendaraan Bermotor Roda Dua dianggap Darmaningtyas sebagai kecepatan yang relatif lambat. Efisien, hal ini membuat masyarakat beralih ke transportasi publik.

Dengan demikian Retribusi Negara Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima pemrintah daerah Bahkan tak merosot warga bisa membeli dengan dimensi mesin yang disesuaikan.

Terlebih lagi dibarengi dengan kenaikkan Retribusi Negara kendaraan, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif parkir kendaraan pribadi di DKI.

“Itu kalau Ingin membatasi penggunaan kendaraan bermotor tanpa Dianjurkan membatasi usia kendaraan,” katanya.

Sebelumnya, Kendaraan bermotor yang beroperasi di DKI diusulkan pembatasan usia pemakaian.

Usulan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail. Menurutnya, pembatasan usia kendaraan bisa menjadi opsi dari kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagian kewenangan khusus perhubungan.

“Pada dasarnya opsi lainnya bisa dipilih pembatasan usia kendaraan yang boleh berlalu lalang di Jakarta. Toh, kebijakan itu ujung-ujungnya mengurangi jumlah kendaraan yang beredar Merujuk pada usia kendaraan. Nanti puncaknya Bahkan Merupakan mengurangi emisi kendaraan,” ujar Ismail dikutip dari laman DPRD DKI, Minggu, (5/5).

Pembatasan usia kendaraan yang tidak layak dari emisi fuel buang Pernah diterapkan oleh beberapa negara, di antaranya Singapura.

Tujuan dari pembatasan kendaraan pribadi yaitu Supaya bisa tercipta satu lingkungan yang lebih baik terutama untuk kondisi udara dan kemacetan.

Lebih lanjut ia meminta untuk usulan tersebut dikaji secara mendalam. Karena Bila pembatasan kendaraan pribadi diterapkan, maka hal itu Berencana berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Negara kendaraan bermotor yang merupakan salah satu kontributor penyumbang Retribusi Negara terbesar.

(can/mik)

[Gambas:Video CNN]