Mantan Kabareskrim Buka-Bukaan Soal Kunci Berantas Judi On-line

—

Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Susno Duadji mengungkap kunci utama dalam memberantas kasus judi on-line di Indonesia.

“Tinggal permasalahannya satu saja, Ingin atau tidak memberantas ini, itu saja, tapi saya tidak yakin ini Berencana terberantas kalau melihat kemauan,” kata Ia, dalam acara diskusi bertema ‘Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas’ pada Rabu (26/6).

Menurutnya, memberantas kasus judi on-line ini terbilang cukup mudah Seandainya dibandingkan dengan memberantas judi offline.

Sebab, banyak jejak elektronik yang tersebar dan ditinggalkan. Hal ini Berencana memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan penyelidikan.

“Untuk melacaknya (judi on-line) tidak sesulit judi offline, karena jejak elektronik itu ada, di PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kan bisa dilacak rekening siapa, switch kemana, berapa banyak, kalau Ke arah rekeningnya hanya satu ya berarti di situ pusatnya,” jelas Susno.

Sehingga, yang diperlukan hanya keseriusan penanganan dari beberapa pihak di antaranya Kominfo, Polri, Sampai sekarang pihak Financial institution.

“Ada yang mengatakan bandarnya di Vietnam, di Kamboja, di negara lain tapi kan transaksinya diawali dari Indonesia, tinggal bagaimana kerja sama antara Financial institution dengan Supplier, yang dalam hal ini diawasi atau diatur oleh Kominfo.”

Terlebih, Pada Pada saat ini kasus judi on-line bukan lagi melanda masyarakat sipil biasa, tapi Bahkan aparat negara.

Terpisah, pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga Pada Pada saat ini gencar memberantas judi on-line.

Pembantu Presiden Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang Bahkan berstatus Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Judi On-line misalnya, pada awal pekan lalu mengumpulkan Sebanyaknya ormas keagamaan untuk membahas pemberantasan judi on-line.

Muhadjir menegaskan komitmen pemerintah memberantas judi on-line. Ia menyitir ucapan Pemimpin Negara Jokowi tentang bahaya judi on-line.

“Pemimpin Negara mengajak tokoh agama, masyarakat, untuk saling mengingatkan, menginformasikan, melaporkan kalau ada indikasi judi on-line,” ujarnya di kantor Kemenko PMK, Selasa (25/6).

Di kesempatan lain, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) bakal diminta untuk mengawasi minimarket yang menjual pulsa untuk judi on-line.

“Pengawasan terhadap minimarket-minimarket yang menjual pulsa isi ulang, prime up, untuk bermain judi on-line. Ini saya minta memang Wajib ditutup, kecuali pelayanan untuk telpon seperti untuk alat komunikasi, silakan,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (21/6).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhir pekan lalu Bahkan mengumumkan memutus jalur web diduga digunakan untuk judi on-line, terutama dari dan ke Kamboja dan kota Davao di Filipina.

Keputusan ini tertuang dalam surat keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 yang ditujukan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses web (Community Entry Level/NAP).

Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi Berencana Menyajikan surat peringatan ketiga kepada aplikasi pesan instan Telegram Seandainya tidak ada respons dan tak kooperatif dalam menangani konten judi on-line (judol).

“Sebentar lagi, minggu ini [peringatan ketiga]. [Enggak ada respons] ditutup,” kata Budi di Jakarta, Rabu (19/6).

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Bareskrim Polri dan seluruh jajarannya Berencana terus bergerak untuk mengungkap kasus judi on-line di Indonesia.

“Tentunya kita minta kepada seluruh jajaran agak dimaksimalkan menyentuh titik-titik yang selama ini Kemungkinan sulit disentuh, tentunya bekerja sama dengan stakeholder, kerja sama worldwide sehingga kita bisa maksimal,” kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (22/6).