Cuma 2 Persen Knowledge PDNS yang Dicadangkan, Tak Bisa Dipulihkan

—

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkap hanya ada 2 persen knowledge di Pusat Knowledge Nasional Sementara (PDNS) 2 yang dicadangkan atau ter-back up di PDNS Batam. 

“Hasil pengecekan kita dan tidak adanya [data] again up,” kata Hinsa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I Wakil Rakyat dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Kamis (27/6).

Hinsa mengungkap seharusnya sesuai Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan knowledge cadangan yang ada di Pusat Knowledge Nasional. Meskipun demikian demikian begitu, menurut Ia baru sekitar 2 persen knowledge dari PDNS 2 yang dicadangkan di PDNS Batam.

“Sejauh ini, hanya sekitar 2 persen knowledge dari PDNS 2 yang Sebelumnya tercadangkan di Pusat Knowledge Nasional yang berlokasi di Batam,” ujarnya. 

Pembantu Presiden Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rapat yang sama mengungkap alasan mengapa masih banyak instansi pemerintah tak mempunyai cadangan knowledge, di antaranya masalah anggaran.

“Kami terus mendorong para tenant untuk melakukan backup. Meskipun demikian demikian, kebijakan itu kembali ke para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini Sangat dianjurkan menjadi evaluasi kita bersama,” ujar Budi.

“Kadang tenant Bahkan kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup. persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor,” tambahnya.

Budi menjelaskan ekosistem PDNS memiliki fasilitas backup, baik yang dikelola oleh Telkom maupun oleh Lintas Arta. Ia mengatakan fasilitas PDNS di Surabaya sendiri memiliki whole kapasitas backup sebesar 5709 digital machine (vm).

Meskipun demikian demikian, fasilitas backup tersebut baru terpakai tak sampai 30 persen.

“Kami memiliki fasilitas backup knowledge di PDNS baik itu Telkom maupun Lintas Arta Sebelumnya Menyajikan fasilitas backup tersebut. Berikut knowledge backup yang element, jumlah VM atau digital machine yang ter-backup di Surabaya itu 1630 VM, 28,5 persen dari whole kapasitas 5709 VM,” tuturnya.

Maka dari itu, Budi mengatakan dirinya Berencana meneken aturan baru untuk memitigasi hal serupa terjadi. Nantinya, instansi pemerintah yang menggunakan fasilitas PDN Berencana diwajibkan untuk melakukan backup knowledge.

Menurut Budi, tidak adanya knowledge backup yang dimiliki oleh sederet instansi tersebut dikarenakan backup sifatnya opsional, dan tidak Dianjurkan.

Budi mengatakan Keputusan Pembantu Presiden yang salah satunya mewajibkan backup knowledge di PDN Berencana diteken selambat-lambatnya pada Senin pekan depan.

Knowledge PDNS tak bisa dipulihkan

Direktur Community & IT Resolution PT Telkom Indonesia Tbk Herlan Wijanarko sebelumnya mengungkap knowledge yang terkena serangan ransomware di PDNS 2 tak bisa dipulihkan.

“Kita berupaya keras untuk melakukan restoration dengan useful resource yang kita miliki. Yang jelas knowledge yang Sebelumnya kena ransom ini Sebelumnya enggak bisa kita restoration, jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” kata Herlan.

PDNS2, yang dipakai 282 instansi pusat dan daerah, sejak 20 Juni lumpuh akibat serangan hacker dengan teknik ransomware. Modus ini membuat data-data terkunci atau terenkripsi. Pelaku diklaim meminta tebusan US$8 juta buat membuka aksesnya.

Herlan tak memerinci lebih lanjut soal knowledge instansi mana saja yang bisa dipulihkan dan mana yang tidak.

Menurut Herlan, data-data tersebut Sebelumnya diisolasi oleh pelaku penyerangan dan tidak bisa diakses oleh pihak luar.

“Jadi kondisi knowledge itu di-encrypt. Ter-encrypt tapi di tempat. Dan Hari Ini sistem PDNS 2 ini Sebelumnya kita isolasi. Tidak ada yang bisa mengakses. Kita putus akses dari luar,” katanya.

Dengan demikian, kata Herlan, data-data dari kementerian lembaga yang ada di PDNS 2 tersebut tidak dapat disalahgunakan.

[Gambas:Video CNN]